Email: Password:   Lupa Password?
MENCIPTAKAN INDONESIA YANG BEBAS KORUPSI
oleh Priskardus Hermanto Candra (Mahasiswa STFT Widya Sasana Malang): 01-07-2010, Dibaca: 2534kali

Media cetak pun elektronik yang ada di negeri ini hampir tiap hari menampilkan berita tentang korupsi para pejabat negara. Wabah korupsi di Indonesia kini telah menjadi gurita yang cengkramannya menyeret sebagian besar aparatur negara yang notabene menjadi penjaga stabilitas negara. Lingkaran setan persoalan korupsi terus  menggempur bangsa Indonesia di tengah usahanya untuk merangkak maju. Belum selesai kasus Bank Century, bangsa Indonesia kini dihantam dari arah yang berlawanan oleh skandal mafia pajak yang melibatkan banyak pejabat  negara (Tempo 19-25/4/2010). Kongkalingkong antara pejabat negara dan para pengusaha bukan lagi sebuah berita baru, malah menjadi sesuatu yang dimaklumi. Namun  korupsi kini bukan hanya milik mereka yang berpangkat. Dari kepala desa hingga pejabat negara kini tak luput dari korupsi. ICW mencatat bahwa Indonesia merupakan juara korupsi se- Asia. Stigma ini melekat begitu kuat bagi bangsa Indonesia sehingga tindakan korupsi dilihat sebagai kultur yang sudah mendarah-daging di Indonesia. Agenda reformasi untuk memberantas korupsi yang telah dimulai beberapa tahun silam seakan berjalan di tempat. Reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme belum mencapai tujuan yang dicita-citakan. Nampaknya korupsi telah menjadi suatu penyakit kronis, menahun dan struktural sifatnya serta menggerogoti bangsa Indonesia dalam seluruh dimensi kehidupannya. Seberapa parahkah moralitas anak bangsa sehingga mereka mudah dijangkiti korupsi dan tak lagi mengindahkan  tata hidup bersama ?

Korupsi sebagai Persoalan Moral-Etis.

Korupsi ialah tindakan mengumpulkan atau mengggelapkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi dipandang sebagai sebuah patologi sosial  sebab korupsi pada saat yang sama merampas hak hidup orang lain. Para koruptor adalah mereka yang menciderai kesejahteraan warga negara lainnya sebab mereka bertindak berdasarkan dorongan untuk menumpuk kekayaan pribadi dan mengabaikan kesejahteraan bersama. Inilah bahaya laten yang bisa mengancam societas bangsa Indonesia. Para founding father bangsa Indonesia telah lama menyadari bahaya laten korupsi ini. Melalui pasal 33 UUD 1945 mereka dengan tegas menempatkan kesejahteraan seluruh bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena itu monopoli dan aneka praktik lainnya yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dilarang sebab mengakibatkan kesejahteraan semua warga negara diabaikan. Pada hakekatnya makna yang tersirat dari bunyi pasal tersebut tidak memberikan secelah  kesempatan  pun bagi  warga negara untuk melakukan praktik korupsi. Dengan demikian korupsi bukanlah mentalitas yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa ini. Korupsi yang menggurita lebih karena kurangnya budaya malu dari setiap orang untuk melakukan praktik korupsi. Budaya malu untuk korupsi menjadi penting sebab budaya malu hendak menjelaskan sebuah persoalan penting yang  menyentuh ranah  etis. Malu untuk korupsi mencerminkan kedalaman moralitas seseorang. Memasyarakatkan budaya malu untuk korupsi boleh dikatakan sebagai sebuah langkah  awal yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi agar gurita korupsi tidak menjalar semakin luas serta cengkramannya tidak semakin dalam. Korupsi yang mencederai kehidupan bersama sungguh sangat mengancam persatuan bangsa yang semestinya dijaga dan dipertahankan.

Korupsi mudah memecah belah kesatuan bangsa sebab korupsi bisa membuat kesejahteraan bersama suatu bangsa tergadaikan. Penempatan semangat komunitarian ini mengadung makna yang mendalam bagi setiap orang khususnya bagi para aparatur negara yang  rentan dengan penyalahgunaan jabatannya. Di sana terbersit sebuah panggilan untuk bertindak dan bertanggung jawab terhadap keutuhan bangsa. Maka setiap tindakan korupsi (yang selalu bertendensi egosentris) merupakan tindakan yang melukai prinsip kemanusiaan dan mengancam kesatuan bangsa. Dengan kata lain korupsi merampas kehidupan karena gagal melihat orang lain sebagai sesama. Prinsip altrusitis ini membawa kita pada realitas bangsa Indonesia yang sebagian besar warga negaranya berada di bawah garis kemiskinan. Wajah-wajah lusuh para gembel, anak jalanan, dll sejatinya mengugah setiap pribadi untuk bertindak secara manusiawi. Inilah panggilan paling luhur yang dimiliki oleh manusia. Penampakan wajah sesama yang menampilkan penderitaan mengajak  kita untuk bertindak dan berbagi. Melalui Emanuel Levinas (Bertens, 2006: 318-328) kita diajak untuk menyelami dan menceburkan diri dalam keluhuran manusia yang direpresentasikan dengan penampakan wajahnya. Dengan demikian mengisap sesama dan membiarkannya menderita merupakan hal yang berseberangan dengan gagasan Levinas. Gagasan Levinasian ini mestinya menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi para aparatur negara untuk tidak melakukan korupsi. Bahwa dengan korupsi mereka justru menjadi musuh bagi  panggilan sejati ini. Persoalannya ialah para koruptor tak membelalakkan mata untuk melihat realitas. Kepekaan mereka tak terusik melihat realitas kemiskinan bangsa ini sebab mereka hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan tragisnya mereka mengumbar janji tanpa realisasi. Kesadaran akan realitas tersebut semestinya menjadi pelecut yang menggugah mereka untuk lebih berorientasi pada kesejahteraan semua orang.

Lemahnya Penegakan Hukum

Pemerintah SBY-Boediono dengan gencar menyerukan perang terhadap korupsi. Banyak lembaga yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Namun sungguh ironis bahwa pada saat yang sama lembaga peradilan dan kepolisian yang diharapkan mampu menegakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia digerogoti dari segala arah oleh wabah korupsi. Para hakim menjadi makelar kasus sehingga membuat penegakan supremasi hukum di Indonesia semakin lemah. Hukum menjadi pasif dan memberi ruang kepada setiap orang untuk berkelit dari tindakan  korupsinya.  KPK sebagai komisi khusus untuk memberantas korupsi boleh dikatakan telah berhasil (meski belum seluruhnya) mengusut sebagian kasus penggelapan uang negara namun usaha mereka kadang tak dihargai sebagai mana mestinya oleh penegak hukum. Penegak hukum yang terkooptasi korupsi dengan mudah menjatuhkan hukuman yang ringan bagi pelaku  korupsi sebab para penegak hukum menjadi bagian dari sistem yang korup tersebut. 

Diungkapnya pelbagai macam kasus korupsi yang terjadi di tanah air menampilkan kepada kita dua sisi pencapaian yang dialami oleh negara. Di satu sisi pengungkapan beberapa kasus korupsi adalah  langkah  maju  yang menyadarkan banyak orang akan  konsekuensi jika melakukan tindakan korupsi sekaligus membangkitkan kesadaran nasional untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tak heran jika wacana tentang hukuman mati bagi para koruptor menguak ke permukaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Undang-Undang antikorupsi.. Di lain sisi penegakan hukum bagi para koruptor menyisakan sebuah kesan akan ketidakmampuan  hukum  pun penegaknya untuk menembus barikade golongan atau pihak tertentu. Hukum  seakan kompromistis bahkan terkesan kebal bagi pribadi-pribadi tertentu yang melakukan korupsi. Para koruptor kelas kakap dibiarkan berkeliaran sedangkan pemeran figuran dihukum. Hukum dengan mudah dipermainkan. Pada titik inilah terjadi fenomena ‘maling teriak maling’ yang sudah tak lazim lagi di negeri ini.

Meski demikian kesadaran untuk menegakkan hukum tidak hanya dibebankan pada para jaksa, hakim atau polisi saja. Semua orang dipanggil untuk memberikan kesaksian  akan perilaku korupsi dari pihak atau pribadi tertentu. Kemunculan Susno Duadji dalam artian tertentu patut diberi acungan jempol sebab dia-lah yang berani ‘meniup peluit’ untuk membongkar kebobrokan moral yang terjadi di negeri ini karena korupsi. Para “whistle blower” seperti Susno Duadji mesti  dilindungi dan dihargai. Semangatnya diharapkan menjadi anutan bagi setiap pribadi yang menginginkan  kehidupan yang harmonis dan sejahtera dalam berbangsa dan bernegara.

Ditinjau dari reformasi hukum, usaha untuk memberantas korupsi di Indonesia sangatlah kompleks dan ketat. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi telah diubah dan lebih diberdayakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pengesahan UU Nomor 13 tahun 2006  yang secara khusus melindungi para pelapor kasus korupsi (whistle blowers), serta sederetan undang-undang lainnya merupakan sebuah gebrakan yang tidak memberikan ruang bagi terjadinya korupsi (Kompas 27/4/ 2010). Meski demikian  korupsi masih tetap terjadi bahkan meluas di Indonesia. Korupsi nampaknya telah membudaya di Indonesia. Persoalan utamanya terletak pada perkara buruknya implementasi hukum-hukum yang telah dibuat. Dengan kata lain hukum tidak diindahkan dengan baik. Hukum bahkan menjadi boneka bagi pihak-pihak tertentu untuk melanggengkan korupsi.

Fenomena lemahnya penegakan hukum ini telah lama dilihat oleh salah seorang tokoh reformis China, Wang An Shih (1021-1086). Ia mengatakan bahwa pasifitas hukum berjalan seirama dengan buruknya kemanusiaan seseorang (Alatas, 1983: 6-9), sebab hukum yang pasif dan lemah melanggengkan seseorang untuk melakukan korupsi. Analisis Wang terasa sangat relevan untuk situasi bangsa Indonesia. Maka diperlukan hukum yang tegas dan penegak hukum yang mempunyai komitmen terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks bangsa Indonesia, korupsi yang terstruktural mengindikasikan sebuah sistem hukum yang lemah. Kontrol terhadap setiap lembaga negara yang dilakukan secara teratur mestinya dilakukan secara efektif oleh pemerintah dan rakyat sendiri.

Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi

            Melihat realitas korupsi yang terjadi di Indonesia banyak para pakar yang mengatakan bahwa Indonesia Bebas Korupsi hanya mungkin akan terealisasi dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan. Dengan kata lain setiap pribadi hanya akan mempunyai rasa cinta akan tanah air yang sejati dalam kurun waktu tersebut. Sebab hanya pribadi yang mempunyai rasa nasionalisme sejati yang tidak akan korupsi. Nasionalisme  menempatkan semangat kolektivitas di atas segala-galanya, tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri. Meski demikian ada nada-nada pesimistis yang melihat kemustahilan dapat-hilangnya budaya korupsi dari bangsa Indonesia

Untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia ini, mutlak diperlukan sebuah restrukturisasi hukum. Sistem hukum mesti dirombak secara total. Sistem hukum yang memberikan ruang kepada para calon koruptor untuk beraksi mesti diubah. Namun yang lebih penting dari itu perlu adanya kesadaran bersama dari seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk melihat korupsi sebagai sebuah penyakit moral yang mesti diperangi. Perlu melihat korupsi sebagai musuh bersama yang mesti dihilangkan dari bumi Indonesia. Musuh bersama di lain sisi menghasilkan sebuah kecendrungan psikologis yakni semangat persatuan dan kesamaan tekad dalam diri setiap warga negara yang semakin meningkat. Dengan melihat korupsi sebagai musuh yang harus diperangi maka kesadaran masyarakat dibuka dan diarahkan pada  upaya untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Sebuah gerakan penyadaran masyarakat yang berskala nasional mesti digalang da digalakkan. Gerakan penyadaran ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Karena itu sektor pendidikan memegang peranan yang penting.

Penanaman kesadaran sejak dini dalam diri setiap pribadi paling efektif jika dilakukan melalui jalur pendidikan. Korupsi yang dilakukan secara besar-besaran oleh seorang pribadi bukanlah tanpa awal. Mentalitas korupsi terbentuk oleh karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang tak pernah disadari hingga akhirnya menyebabkan rasa malu dalam diri seseorang kian menebal. Karena itu pendidikan budi pekerti kian urgen. George Santayana pernah menelurkan gagasan: “kebiasaan lebih kuat dari nalar”. Menyitir Santayana, kebiasaan untuk memberikan input yang baik kepada setiap pribadi mempunyai daya persuasif yang lebih kuat dari pada nalar. Kebiasaan pada level tertentu bisa mengalahkan nalar. Poin ini mau menjelaskan sebuah perkara: bahwa kebiasaan membentuk kepribadian seseorang. Hanya dengan membiasakan anak didik diajari  pendidikan moral yang memadai maka budaya korupsi dapat dikurangi sebab kesadarannya selalu diarahkan pada hal-hal positif.

Jika pada sisi tertentu lembaga penegak hukum juga digerogoti oleh penyakit kronis korupsi yang membuat mereka tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka pada titik ini warga negara diundang untuk memberikan suara kepada pemerintah. Banyak ruang publik yang bisa digunakan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar mengusut tuntas kasus korupsi dan memberi hukuman setimpal bagi para pelakunya. Dalam bahasa Jürgen Habermas ruang publik adalah medan dimana gagasan, pikiran dan percakapan masyarakat bertemu. Ruang publik menjadi medan bagi bagi masyarakat untuk bersuara. Dalam rumusan yang lain dapat dikatakan bahwa tugas memberantas korupsi bukan hanya menjadi kewajiban para penegak hukum atau lembaga-lembaga tertentu semisal KPK. Warga negara mesti turut memberi suggesti kepada pemerintah untuk melawan korupsi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami sekarang ini memungkinkan setiap warga negara untuk bersuara di ruang publik. Inilah wujud demokrasi yang sejati. Jejaring sosial dalam dunia virtual seperti facebook, twitter, dll kini menjadi ruang publik baru bagi warga negara untuk bersuara menentang korupsi. Meski demikian masih banyak ruang publik lainnya bagi warga negara untuk mengeskpresikan pendapatnya dalam memerangi korupsi.

Fakta lain yang mesti disikapi sebagai usaha untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah minimnya kerjasama diantara para penegak hukum. Polisi, kejaksaan, dan bahkan KPK  mencari celah untuk saling menggembosi (misalnya cicak vs buaya) sehingga kewibawaan dan rasa percaya diri mereka akan semakin merosot.  Perpecahan diantara para penegak hukum sendiri membuat para koruptor merajalela dalam menjalankan aksinya. Kerjasama yang baik diantara para penegak hukum ini menjadi satu-satunya jalan keluar agar mereka tetap disegani oleh para koruptor. Persatuan diantara lembaga penegak hukum merupakan benteng terakhir yang melindungi negara dari praktik korupsi. Dengan kerjasama yang baik, para penegak hukum bisa menegakkan aturan dan hukum secara efektif dan efisien.

Akhirnya, korupsi memang  telah menjadi sebuah wabah  kronis yang tersistematisasi di negara ini. Ia merasuk di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bertanah air. Setiap pribadi mempunyai panggilan yang luhur untuk kembali membawa bangsa Indonesia ini pada jalurnya yang benar. Iklim demokrasi yang mendukung di Indonesia memberi kesempatan yang luas kepada para warga negara untuk menyuarakan pekik anti korupsi. Karena korupsi bukan hanya merugikan kita yang hidup di zaman ini tetapi lebih dari itu mengancam kelangsungan hidup generasi-generasi mendatang. Jika kita yang hidup kini mempunyai moralitas yang baik, maka sudah barang tentu  mata rantai korupsi bisa terputuskan, sebab generasi mendatang tidak kita warisi dengan mentalitas yang melihat korupsi sebagai kelaziman. Indonesia bebas korupsi? Mengapa tidak.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Alatas, S.H. Sosiologi Korupsi. Jakarta: LP3ES, 1983.

Bertens, Kees. Filsafat Barat Kontemporer, Prancis. Jakarta:Gramedia, 2006.

-----------------. Perspektif Etika,. Esai-Esai tentang Masalah Aktual. Kanisius: Yogyakarta. 2001

Hardiman, F. Budi. Demokrasi Deliberatif. Kanisius: Yogyakarta. 2009.

 

Majalah/ Surat kabar

Kompas, 27April  2010

Tempo,  19-25 April 2010

 


0 Komentar
Anda harus Login untuk memberi komentar

| Find Us on Facebook  

Loading
LENGKAPI DATA ANDA

BERITA
The Radical Disciple
24-04-2017, Dibaca: 5 kali
Surat Doa Papua, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 5 kali
Surat Doa Mataram, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 6 kali
Surat Doa Jember, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 6 kali
Surat Doa Kediri, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 4 kali
Surat Doa Mojokerto, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 4 kali
Surat Doa Banyuwangi, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 4 kali
Surat Doa Malang, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 5 kali
Lihat Semua Berita >>


999833

Saat ini ada 43 tamu dan 0 online user
KOMENTAR TERBARU
Saya ingin memesan Buku ...
   BOWO, 2016-04-03 22:32:16
Sebarkan Apinya...
   Mas Ucup, 2014-05-08 13:01:16
next generation...
   ronal, 2011-11-30 15:21:27
foto......
   Akhung, 2011-10-31 13:25:09
:)...
   intha, 2011-10-31 10:57:53