Email: Password:   Lupa Password?
SOSIALISME PANCASILA JAWABAN LUKA KORUPSI
oleh Stevanus Gunawan (Mahasiswa Universitas Merdeka Malang): 01-07-2010, Dibaca: 3044kali

Tradisi korupsi bangsa Indonesia

Korupsi merupakan bagian dari negeri ini. Bahkan korupsi telah ada lama sebelum negeri ini disebut Indonesia. Tidaklah salah membenarkan pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa “Korupsi merupakan budaya bangsa Indonesia”. Bahwasanya korupsi telah ada sebelum Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua menyatakan diri sebagai satu Indonesia. Jauh sebelum sumpah pemuda dikumandangkan, kerajaan-kerajaan yang tersebar di belantara Indonesia kuno telah mengenal korupsi dalam tingkah laku dan tindakan para Raja, aristokrat, dan kaum bangsawan.  Sejarah mencatat betapa tradisi korupsi telah merusak kerajaan-kerajaan termasyur di Indoneisa kuno. Perebutan kekuasaan dengan saling membalas dendam dilakukan oleh Anusopati, Tohjoyo, Ranggawuni, Mahesa Wongateleng untuk takhta kerajaan Singosari. Pemerintahan yang korup menyebabkan pemberontokan Kuti, Nambi, dan Suro terjadi dalam kerajaan Majapahit. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar Indonesia dahulu kala tidak lepas dari perilaku korup sebagian besar kaum bangsawannya.

Tradisi korup ini makin dilestarikan selama penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan penghuni belantara Indonesia bukanlah Kerajaan-kerajaan kecil yang mudah begitu saja dikalahkan dan dikuasai. Jika melihat luas wilayah Belanda, sungguh sangat mengherankan ketika pada kenyataannya Indonesia pernah dijajah Belanda. Namun jika melihat satu sisi keberhasilan Belanda yaitu betapa Belanda mengenal dengan baik karakterisktik orang Indonesia dengan tradisi korupnya. Maka bukanlah suatu hal yang mengherankan lagi menerima kenyataan Indonesia pernah dijajah Belanda. Tradisi korup menjadi keuntungan bagi Belanda melakukan politik adu domba. Dengan bermodal tradisi korup dan politik adu domba belanda mampu memporakporandakan Indonesia. Yang lebih menyedihkan dari politik adu domba ini adalah betapa besar “pendidikan korupsi” oleh Belanda telah dicerna dan tertanam dengan baik dalam benak bangsa Indonesia. “Pendidikan korupsi” Belanda tidak hanya melalui politik adu domba semata. Penjajah Belanda juga gemar “meng-korup” harta kekayaan istitusinya. Sebab utama VOC “gulung tikar” adalah korupsi.

Tradisi korupsi tetap bertahan hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dunia Internasional. Pada masa orde lama tercatat dua kali di bentuk badan khusus penangulangan korupsi. Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang diketuai oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu dua orang anggota yaitu Prof. M Yamin dan Roeslan Abdulgani tidak mampu berbuat banyak. Sebab pejabat pemerintahan ketika itu banyak berlindung di balik Prsiden dalam upaya Paran melakukan pencatatan harta kekayaan pejabat. Pada tahun 1963 upaya pemberantasan korupsi kembali dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.275 tahun 1963. Nasution kembali menjadi ketua dengan dibantu Wiryono Prodjodikusumo. Lembaga ini kemudian disebut Operasi Budhi. Operasi Budhi berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 11 milyar rupiah. Pada masa orde baru tercatat adanya TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) dan Operasi Tertib yang bertugas menyelenggarakan pemberantasan korupsi. Namun pembentukan kedua badan itu hanya menjadi kesia-siaan belaka, karena tidak pernah menunjukan keberhasilannya. Kegagalan pemberantasan korupsi pada masa orde lama dan orde baru disebabkan karena pelaku korupsi didominasi oleh pejabat-pejabat elit pemerintahan. Sedangkan pada masa reformasi, tradisi korupsi telah menyebar keseluruh penyelengara negara. Kondisi kekinian bangsa ini menjadi bukti betapa tradisi korupsi tidak dapat dibendung dari masa ke masa sejarah bangsa Indonesia.

 

Sosialisme Indonesia suatu tradisi yang terlupakan

            Disamping sejarah kelam bangsa Indonesia dengan budaya korupsi yang tak terbendung, bangsa Indonesia memiliki warisan budaya falsafah hidup yang membanggakan. Namun sayangnya falsafah hidup itu kini sudah banyak dilupakan pewarisnya. Falsafah hidup itu adalah sosialisme Indonesia. Bertolak dari lukisan Ki Dalang akan suatu kerajaan dorowati yang menceritakan bahwa kerajaan itu “panjang punjung panjang pocapane. Punjung kewibawane” yang menurut bung Karno mengandung makna politik ideal yang berarti “Negaranya adalah begitu termasyur sehingga diceritakan orang panjang lebar sampai keluar negeri dan bahwa negara itu berwibawa tinggi sekali” dan lukisan itu juga menceritakan bahwa susunan masyarakatnya adalah “tata-tentrem, kerta raharja, gemah ripah, loh jinawi” yang menurut bung Karno mengandung makna sosial ideal yang berarti bahwa “negaranya adalah teratur, tentram, orang bekerja aman, orangnya ramah-tamah, berjiwa kekeluargaan dan tanahnya subur”. Maka secara tegas bung Karno hendak membuktikan bahwa cita-cita akan suatu masyarakat sosialis sudah ada sejak beratus-ratus tahun sebelum Indonesia merdeka.

            Tradisi sosialisme Indonesia juga dapat terlacak dari kejadian di tahun 1890 di tanah jawa. Pada tahun 1890, ajaran Kiai Samin alias Soerantiko menggegerkan pemerintah colonial Belanda. Ajaran Kiai Samin didasarkan atas hak milik kolektif dan cara pengelolaan tanah secara kolektif, dan gotong royong dilengkapi dengan aturan pembagian hasil menurut keperluan dan keadilan. Maka dapat dimaklumi ketika J. Th. Petrus Blumberger didalam bukunya “De communistische beweging in Nederlandsch Indie” berpendapat “Masyarakat Indonesia telah mengenal komunis sebagai prinsip sosial ekonomi” lanjut menurutnya “sebagai salah satu ciri yang terpenting daripada komunisme purba terutama dapat disebut hak milik bersama atas tanah dan air”. Baik lukisan Ki dalang maupun ajaran Kiai Samin menunjukan dengan jelas bahwa sosialisme telah menjadi tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Indonesia.

 

Sosialisme Pancasila

            Pandangan hidup sosialisme kini hampir tidak pernah didengungkan lagi dalam hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari dampak peristiwa G30 S PKI yang menyulut api kebencian rakyat kepada komunisme (sosialisme). Padahal sosialisme Indonesia bukanlah paham menyesatkan seperti propaganda pemerintahan orde baru. Sosialisme Indonesia memiliki kekhasannya sendiri. Sosialisme Indonesia bukanlah sosialisme China dan bukan pula sosialisme Rusia yang bertolak dari ajaran sosialisme Marx-Engels. Sosialisme Indonesia adalah sosialisme Pancasila, yakni pandangan hidup sosialis yang berdasarkan atas prinsip hidup Pancasila. Dimana menurut Bung Karno sebagai seorang pemikir sosialisme Indonesia menyatakan bahwa sosialisme secara sederhana adalah “anti kemiskinan”. Dalam hal ini sitemukan kesamaan antara korupsi dengan sosialisme. Jika korupsi merupakan tindakan anti kemiskinan, maka sosialisme adalah paham “anti kemiskinan”. Roeslan Abdulgani, memeras intisari pancasila kedalam tiga bagian yaitu Ke-Tuhanan, socio-nasionalisme, dan socio-demokrasi. Ke-Tuhanan yang mengajarkan menghormati satu sama lain, socio-nasionalisme yang lahir dari dari dasar kebangsaan, internasionalisme dan perikemanusiaan serta socio-demokrasi yang adalah suatu demokrasi dengan kesejahteraan. Dari ketiga bagian itu, Roeslan kemudian memeras intisarinya menjadi satu kata yang telah akrab di telinga orang Indonesia yaitu “gotong-royong”.

 

Sosialisme Pancasila obat korupsi Indonesia

            Korupsi di Indonesia dilakukan dengan motif memperkaya diri dan dengan tujuan melawan kemiskinan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang prural yang terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa, kebudayaan, dan agama yang hingga kini sebagian besar rakyatnya adalah golongan menengah kebawah menurut standar ekonomi. Kenyataan ini menjadi salah satu hambatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan praktek korupsi di Indonesia kini bisa kita temukan  dari institusi kelurahan hingga pemerintah pusat. Dari korupsi kecil-kecilan dana pembuatan KTP hingga pada penggelapan dana talangan bank yang merugikan negara hingga bermilyar-milyar rupiah banyaknya. Penegakan hukum tidaklah cukup untuk menebang budaya korupsi yang telah mengakar. Yang dibutuhkan untuk mengatasi kemelut korupsi di Indonesia yang berkepanjangan ini adalah suatu perubahan pandangan hidup bersama yang dapat merubah pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama sperti korupsi adalah anti kemiskinan, demikian pula sosialisme pancasila adalah anti kemiskinan. Namun diantara keduanya terdapat perbedaan yang esensi. Jika korupsi mekenakan pada prilaku individu untuk kepentingan pribadi, maka bertolak belakang dengan hal itu, sosialisme pancasila menekankan pada perilaku hidup bersama yang mekankan pada kepedulian satu dengan yang lain untuk secara bersama-sama mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini Sosialisme Pancasila sangat cocok untuk mengobati luka korupsi. Sosialisme pancasila mengajarkan cara hidup bermasyarakat gotong-royong, sama-rasa sama rata. Budaya mengagumkan yang telah lama tidak dipraktekkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidaklah mengherankan sebab bangsa ini kini tengah asik menikmati individualismenya. Mempertahankan kepentingan pribadi, mengorbankan kepentingan hidup bersama. Yang kuat bertambah kuat dan yang lemah semakin lemah. Kapitalisme semakin memperburuk kondisi bangsa ini. Di tengah kondisi demikian, pastilah korupsi bertumbuh semakin kuat. Tidak ada lagi kepedulian terhadap kepentingan bersama, membuat pelaku-pelaku korupsi tidak segan-segan meng-korup hak orang banyak. Demi menyeimbangkan kenyataan ini, sosialisme Pancasila perlu sekali lagi dipupulerkan mejadi penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang mendalam akan sosialisme pancasila akan membawa bangsa Indonesia pada suatu gotong-royong untuk melawan musuh bersama yaitu korupsi. Tidak hanya itu, sosialisme Pancasila akan membawa bangsa Indonesia pada kesadaran peduli terhadap sesama yang lemah untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Ketika yang lemah (miskin) dibantu maka dampak berikutnya pastilah berkurangnya angka korupsi, sebab pada mulanya kejahatan korupsi lahir dari kemiskinan yang membutakan rakyat, membuatnya merasa berhak mengambil uang negara untuk kepentingan pribadinya. Sosialisme Pancasila akan menumbangkan sisi buruk kapitalisme dengan mengembalikan kembali relasi yang hancur antara si kaya dan si miskin. Namun di sisi lain sosialisme Pancasila juga tetap menjaga hak perseorangan untuk berkembang, di sinilah letak kekhasan sosialisme Pancasila (sosialisme Indonesia). Sehingga ketika sosialisme Pancasila dapat dipahami dan diamalkan dengan baik oleh segenap bangsa Indonesia, maka kecemburuan sosial dan kemiskinan yang menjadi akar permasalahan korupsi dengan sendirinya akan terkikis. Dengan semangat gotong-royong korupsi dapat ditebang dari pohon budaya Indonesia. Memang tidak instan hasilnya, namun juga tidak mustahil. Mari kita budayakan bergotong-royong.


0 Komentar
Anda harus Login untuk memberi komentar

| Find Us on Facebook  

Loading
LENGKAPI DATA ANDA

BERITA
Panggilan menjadi MURID KRISTUS
27-05-2017, Dibaca: 7 kali
Promo Buku - GEBYAR HUT PERKANTAS KE 44
18-05-2017, Dibaca: 52 kali
The Radical Disciple
24-04-2017, Dibaca: 76 kali
Surat Doa Papua, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 58 kali
Surat Doa Mataram, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 63 kali
Surat Doa Jember, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 66 kali
Surat Doa Kediri, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 65 kali
Surat Doa Mojokerto, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 67 kali
Lihat Semua Berita >>


1033120

Saat ini ada 67 tamu dan 0 online user
KOMENTAR TERBARU
Saya ingin memesan Buku ...
   BOWO, 2016-04-03 22:32:16
Sebarkan Apinya...
   Mas Ucup, 2014-05-08 13:01:16
next generation...
   ronal, 2011-11-30 15:21:27
foto......
   Akhung, 2011-10-31 13:25:09
:)...
   intha, 2011-10-31 10:57:53