Email: Password:   Lupa Password?
MENDIDIK PARA KORUPTOR
oleh Wilhelmus William Wihardjo (Mahasiswa STFT Widya Sasana Malang): 01-07-2010, Dibaca: 2521kali

Pengantar

            “Indonesia menjadi negara pertama terkorup di Asia”. Itulah bunyi berita yang akhri-akhir ini terdengar. Korupsi seakan-akan menjadi suatu “tanda pengenal” bagi Indonesia dalam masyarakat dunia. Masyarakat yang menjadi bagian dari Indonesia memiliki berbagai macam reaksi terhadap kenyataan ini. Ada kelompok-kelompok yang cuek, tetapi ada juga kelompok-kelompok yang mulai memunculkan pertanyaan: “Apa itu korupsi? Mengapa bisa terjadi korupsi? Dan sebagainya” Para pengaju pertanyaan-pertanyaan itu prihatin dan berusaha menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah ini. Mendukung usaha peduli dari kelompok-kelompok tersebut, esai ini ingin mengajak pembaca kembali memahami korupsi dengan baik, serta memberikan suatu usulan solusi yang relatif murah namun efektif.

            Secara garis besar, esai ini pertama-tama akan membahas tentang sudut pandang yang akan dipakai penulis dalam memahami korupsi, yaitu sudut pandang epistemologis. Kemudian, penulis akan membahas pengertian dari korupsi dari sudut pandang tersebut, serta menjelaskan letak permasalahannya. Dan akhirnya, esai ini ditutup dengan suatu solusi yang bertujuan mendidik para koruptor.

Sudut Pandang Epistemologis

            Sudut pandang epistemologis berarti sudut pandang yang berdasarkan epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Epistemelogos berarti ilmu. Maka, Epistemologi berarti ilmu yang mempelajari / menyelidiki pengetahuan manusia. berarti pengetahuan, sedangkan

            Terdapat lima hal pokok yang dipelajari oleh epistemologi, yaitu soal mengenal, kebenaran, kepastian, kejelasan, dan kekeliruan. Dari kelima hal tersebut, esai ini akan menekankan pembahasan pada soal kekeliruan saja, sedangkan keempat hal yang lain akan dibahas sejauh mendukung pembahasan tentang kekeliruan, dengan alasan bahwa korupsi berkaitan erat dengan kekeliruan manusia.

Pengertian kekeliruan selalu berhubungan dengan pengertian kebenaran, sehingga kita perlu mengerti: apa itu kebenaran, sebelum merumuskan pengertian kekeluruan. Istilah kebenaran dan kekeliruan memiliki arti yang luas. Definisi yang akan diberikan harus dibatasi dahulu dalam lingkup-lingkup bidang tertentu. Namun, secara epistmologis, pengertian kebenaran ialah kesesuaian antara intelek dan “yang real”, sedangkan kekeliruan berarti ketidaksesuaian antara intelek dan “yang real”. Dari kedua pengertian di atas, dapat dimunculkan pengertian dalam berbagai macam lingkup bidang, termasuk dalam lingkup negara.

Bagaimana kekeliruan dapat terjadi? Kekeliruan dapat terjadi pada diri manusia karena dua hal, yaitu ketidaktahuan (ignorantia) dan hilangnya kesadaran diri sendiri akan ketidaktahuannya (ignorantia ignorantiae). Ignorantia berarti pemahaman yang kurang akan suatu pengetahuan, sedangkan ignorantia ignorantiae berarti akibat dari kemalasan manusia mengisi inteleknya dengan pengetahuan agar tidak terjadi kekeliruan. Maka, orang yang tidak tahu belum tentu keliru, tetapi orang yang tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu, pastilah keliru, karena ia menjadi “sok tahu” dan berani memutuskan sesuatu tanpa pengetahuan yang cukup. Oleh sebab itu, Sokrates pernah berkata,”Orang yang paling malang adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.”

            Siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak sadar akan ketidaktahuannya? Yaitu manusia yang tidak lagi sesuai dengan kodratnya sebagai pencari Kebenaran (Allah, dalam bahasa agama); manusia yang berhenti berziarah di dunia untuk menemukan kebenaran-kebenaran kecil demi mencapai Sang Kebenaran yang maha besar. Secara konkret, kata “berhenti sebagai pencari”  atau “berhenti berziarah” dimengerti sebagai sikap tidak lagi mengindahkan rasionalitas dari intelek dan kehendak baik yang telah ditanamkan Allah di dalam diri manusia, agar ia dapat memahami kebenaran dan Sang Kebenaran itu sendiri. Istilah tersebut juga dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu sikap manusia yang menuruti dorongan-dorongan di luar rasionalitas dan kehendak baiknya, seperti perasaan senang-tidak senang, suka-tidak suka, egoisme berlebihan, sifat meterialistis, dan sebagainya.

Intelek bersifat tidak dapat keliru (infalibilis) / selalu memutuskan kebenaran karena berasal dari Allah dan hanya memutuskan berdasarkan pengetahuan yang diterimanya. Kebebasan manusia-lah yang dapat membawa manusia pada kekeliruan, karena dengan kebebasan, manusia bebas memilih: terus-menerus “mengumpulkan” pengetahuan yang dapat membawanya lebih dekat pada Sang Kebenaran atau “tidak mengumpulkan”, sehingga semakin lama ia semakin tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu / “sok tahu”/ ignorantia ignorantiae.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disusun pengertian-pengertian berikut. Kebenaran dalam negara berarti kesesuaian antara peran dan tingkah laku subyek (warga negara) dengan aturan-aturan yang dibuat demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Maka, kekeliruan dalam negara berarti sebaliknya. Kekeliruan ini dapat terjadi karena warga negara (termasuk di dalamnya pejabat pemerintahan) tidak lagi mengindahkan aturan-aturan negara yang mengatur peran dan fungsi tiap-tiap warga negara. Aturan-aturan negara adalah kesepakatan bersama yang mejadi pengetahuan untuk mencapai kebenaran dalam negara. Maka, aturan-aturan negara perlu dipahami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Warga negara yang dengan kehendak bebasnya, lebih mengutamakan dirinya sendiri menjerumuskan diri ke dalam kekeliruan. kekeliruan tersebut tampak dalam “peran ganda” jika dihubungkan dengan peran dan fungsi, contoh: seorang pejabat yang berperang juga sebagai pencari untung, sehingga ia korupsi. Pengertian inilah yang akan menjadi sudut pandang epistemologis untuk memahami letak permasalahan korupsi dan solusi yang diusulkan.

Pengertian Korupsi

            Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus atau corrumpere yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, “penyuapan”. Kemudian dari bahasa Latin ini, diturunkan kata dalam bahasa Belanda corruptie, dan dari bahasa Belanda, diturunkan kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Pengertian dari korupsi ialah suatu perbuatan yang buruk yang sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya.[1]

            Dari pengertian tentang korupsi di atas, diketahui bahwa korupsi adalah suatu perbuatan buruk. Perbuatan buruk dapat disamakan artinya dengan perbuatan keliru. Padahal, perbuatan keliru muncul karena keputusan yang “keliru”[2]. Maka, hakekat korupsi ialah kekeliruan dan koruptor ialah subyek kekeliruan.

Kritik Atas Moralitas Para Koruptor

            Koruptor adalah subyek kekeliruan dan korupsi adalah suatu kekeliruan. Dimana letak kekeliruannya? Letak kekeliruan koruptor ialah:

  • Pada ketidaksesuaian peran dan fungsi dengan aturan-aturan negara yang telah ada. Artinya, pejabat yang melakukan korupsi tidak memainkan perannya sebagai pejabat. Ia memainkan peran lain, yaitu pencuri. Seorang pejabat menurut aturan negara adalah orang yang berada di lembaga pemerintahan untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Kata “abdi” dengan jelas menunjukkan bahwa kesejahteraan pejabat seharusnya berada sepenuhnya di tangan rakyat, bukan di tangannya sendiri.
  • Pada sikap merasa diri benar. Para koruptor yang tertangkap tampaknya tidak menunjukkan reaksi merasa bersalah, bahkan masih berusaha melakukan kejahatan lain, seperti menyuap polisi. Kekeliruan ini jelas menunjukkan kuatnya pengaruh faktor ignorantia ignorantia, selain faktor ketidaktahuan (ignorantia). Mengapa? Karena orang yang sadar akan ketidaktahuannya, akan “menyesal” dan berusaha memperbaiki kekeliruannya.

Penutup: Solusi Penyelesaian Kasus Korupsi

 Setelah melihat kekeliruan pada diri para koruptor seperti di atas, sekarang marilah kita lihat bagaimana langkah kita untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada. Selama ini, sanksi yang diberikan kepada para koruptor bersifat fisik saja, seperti dipenjara beberapa tahun, diberi pakaian khusus, bahkan diancam hukuman mati. Sanksi-sanksi semacam ini tidak salah, tetapi jika melihat kekeliruan di atas, apakah sanksi seperti ini dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi? Penulis berpendapat bahwa sanksi-sanksi semacam ini hanya menjadi penghambat sementara saja. Artinya, jika koruptor yang telah diberi sanksi itu dibebaskan, korupsi yang dilakukannya akan semakin hebat. Mengapa? Karena korupsi terbukti tidak berakar pada masalah fisik, melainkan masalah moral yang berhubungan dengan intelek manusia. Oleh sebab itu, diperlukan solusi untuk menyelesaikan masalah moral ini, jika korupsi memang ingin diberantas.

            Ada dua solusi yang ditawarkan. Solusi pertama untuk jangka pendek dan yang lain untuk jangka panjang. Solusi jangka pendek dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai moral yang kurang di dalam diri para koruptor, sedangkan solusi jangka panjang bertujuan untuk mendidik hati nurani dan kepribadian kaum muda sebagai penerus bangsa. Solusi jangka panjang ini berkaitan dengan model pendidikan pengembang kepribadian (MPK). Solusi jangka panjang ini memang sudah sering menjadi bahan pembicaraan para ahli. Namun, penulis merasa bahwa solusi ini perlu dimasukkan dalam usulan, karena solusi jangka panjang dan pendek tidak dapat dipisahkan. Solusi jangka pendek bersifat mengobati, sedangkan solusi jangka panjang bersifat mencegah.

            Solusi jangka pendek tersebut ialah merehabilitasi para koruptor. Rehabilitasi ini dilakukan oleh suatu lembaga, dimana rancangan umumnya ialah sebagai berikut:

  • Lembaga rehabilitasi yang dimaksud ialah lembaga yang mirip seperti lembaga rehabilitasi bagi pecandu narkoba.
  • Dana yang dibutuhkan lembaga ini menjadi tanggung jawab negara, karena tujuan pendirian lembaga ini ialah untuk “menyembuhkan” para koruptor.
  • Lembaga ini dikelola oleh sekelompok orang yang minimal berpengalaman di bidang psikologi, moral, dan agama. Tim ini bertugas menyusun suatu cara untuk membentuk ulang kepribadian para koruptor dan melaksanakannya.
  • Peran masyarakat, lembaga independen, dan petugas keamanan juga dibutuhkan dalam rancangan ini. Petugas keamanan bertugas menjaga agar para koruptor yang dididik di tempat ini tidak melakukan usaha-usaha melarikan diri ataupun bertindak curang. Lembaga independen bertugas mengawasi jalannya proses pendidikan dan ikut menilai perkembangan kepribadian para koruptor tadi setelah dididik dan sebelum dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat berkewajiban memaafkan dan menerima kembali orang-orang yang telah dinyatakan “lulus” dari tempat ini. 
  • Di tempat ini, para koruptor harus tinggal tetap (tidak boleh pulang-pergi dari tempat ini). Mereka diharuskan hidup bersama seperti di asrama. Artinya, di lembaga ini ada aturan hidup bersama.
  • Mereka dididik secara moral dan diuji perkembangan kepribadiannya oleh tim ahli dan lembaga independen. Mereka juga memperoleh pendidikan agama sesuai agama kepercayaannya masing-masing. Jadi, pengajar agama di tempat ini disesuaikan dengan penganut agama yang dididik.
  • Mereka hanya boleh membawa dan menggunakan uang secukupnya. Ada standar kesederhanaan dan pengawasan penggunaaan uang di tempat ini. Tujuannya ialah sebagai pelatihan hidup sederhana, karena ada dugaan bahwa para koruptor melakukan korupsi karena tidak mampu mengendalikan keinginan dan kebutuhannya akan barang-barang material.

Kemudian, mengenai soal sistem pengajaran Mata Pelajaran Pengembang Kepribadian (MPK) yang menyangkut solusi jangka panjang. MPK yang diajarkan selama ini berhenti pada masalah penyampaian teoritis saja. MPK kurang memberikan bentuk pembelajaran secara konkret pada kaum muda di sekolah. Kaum muda yang mampu lulus dengan nilai tinggi dalam MPK ini, seringkali tetap mengalami kesulitan membangun suatu sikap dan kepribadian yang baik setelah hidup langsung di masyarakat. Hal ini tentu ironis sekali. Apa yang dapat dikatakan dari kejadian ini? Kemungkinan besar, kaum muda yang mengalami hal ini memang mampu menghafal teori-teori kepribadian yang diajarkan, tetapi mereka kesulitan berefleksi dan menerapkannya di dalam masyarakat, karena kurang terlatih. Akibatnya, semua sikap dan perbuatan baik yang seharusnya dilakukan di masyarakat hanya bersifat coba-coba saja, tidak memiliki pegangan yang pasti; artinya jika tidak ada reaksi buruk dari masyarakat, berarti tindakan mereka baik, sedangkan jika ada protes, berarti buruk. Standar semacam ini tidak begitu valid, karena tergantung pada tahu-tidaknya masyarakat akan sikap-perbuatan yang dilakukan kaum muda; artinya hanya jika sikap-perbuatan kaum muda sudah diketahui, baru bisa dinilai baik-buruknya dan dibenahi, bagaiman jika belum diketahui? Bahkan lebih ekstrem lagi, mungkin ada yang bertanya dalam diri mereka sendiri: “Apakah yang baik itu? Mengapa saya harus berbuat baik, jika kenyataannya banyak kejahatan di sekitar saya? Jangan-jangan saya hanya akan menjadi ‘pahlawan kesiangan’ jika berbuat baik. Apa untungnya berbuat baik?” Keraguan-keraguan dan salah pengertian tentang kebaikan inilah penyebab dasar terjadinya segala tindakan kurang bermoral di masyarakat, termasuk tindakan korupsi.

Maka, perbaikan sistem pengajaran MPK yang ditawarkan ialah:

  • Memperbesar anggaran negara untuk pendidikan, sehingga semua anak dapat sekolah dengan sarana-prasarana yang memadai. Pendidikan sebagai sarana pengakumulasian pengetahuan harus menjadi prioritas negara.
  • Mata Pelajaran Pengembang Kepribadian diajarkan dengan model “magang”/ ”live-in” di tengah masyarakat. Tujuan dari model pendidikan ini ialah agar seseorang sudah berhubungan dengan realitas masyarakat dan merefleksikannya sesuai MPK yang dipelajarinya, sejak ia mulai belajar di lembaga pendidikan (TK). Penerapan model ini tentu berbeda-beda, disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan perkembangan diri peserta didik. Sebagai contoh, saat di jenjang TK, peserta didik cukup diajak berjalan-jalan dan mengamati kondisi di lingkungan sekitar, terutama lingkungan yang miskin sesering mungkin. Setelah kembali ke sekolah, mereka diajak dan diajari berefleksi, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah agak dewasa, misalnya SD dan SMP, materi yang lebih berat diberikan dan tingkat kemandirian yang lebih tinggi dituntut, sehingga kemampuan berefleksi peserta didik dapat berkembang. Jadi, model pendidikan “magang” / “live-in” tidak hanya dilakukan secara resmi setelah di tingkat perguruan tinggi, tetapi sudah dimulai sejak awal, sehingga nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sungguh terasah di dalam diri kaum muda.
  • Penilaian MPK bukan berdasarkan nilai ujian teori saja, tetapi juga berdasarkan tingkat perkembangan refleksi dan kehidupan konkretnya. Oleh sebab itu, perlu adanya pengajar-pengajar khusus di bidang MPK, sehingga mereka bisa fokus mendidik moral dan kepribadian kaum muda.

 

 

 



[1] www.antikorupsi.org, diakses 28 Mei 2010 pukul 12.30

[2] Kata “keliru” diberi tanda kurung dengan maksud menyatakan bahwa kekeliruan tersebut bukan hasil intelek yang keliru (karena intelek tidak dapat keliru), tetapi merupakan hasil dari kehendak bebas manusia yang memutuskan menjauhi kebenaran.


0 Komentar
Anda harus Login untuk memberi komentar

| Find Us on Facebook  

Loading
LENGKAPI DATA ANDA

BERITA
Panggilan menjadi MURID KRISTUS
27-05-2017, Dibaca: 7 kali
Promo Buku - GEBYAR HUT PERKANTAS KE 44
18-05-2017, Dibaca: 52 kali
The Radical Disciple
24-04-2017, Dibaca: 76 kali
Surat Doa Papua, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 58 kali
Surat Doa Mataram, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 63 kali
Surat Doa Jember, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 66 kali
Surat Doa Kediri, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 65 kali
Surat Doa Mojokerto, Maret-April 2017
24-04-2017, Dibaca: 67 kali
Lihat Semua Berita >>


1033114

Saat ini ada 61 tamu dan 0 online user
KOMENTAR TERBARU
Saya ingin memesan Buku ...
   BOWO, 2016-04-03 22:32:16
Sebarkan Apinya...
   Mas Ucup, 2014-05-08 13:01:16
next generation...
   ronal, 2011-11-30 15:21:27
foto......
   Akhung, 2011-10-31 13:25:09
:)...
   intha, 2011-10-31 10:57:53