more"/> more">
Student Writing - “Pilkada di Kala Pandemi”
Last Updated : Sep 25, 2020  |  Created by : Administrator  |  87 views

Oleh  Charisma Omega Nafu

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) Tahun 2020 berlangsung di 270 daerah di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Pilkada tahun ini menjadi berbeda karena dilaksanakan pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), sehingga menuai beragam pro dan kontra. Sebagaimana diketahui bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang sangat menular, sehingga pembatasan sosial menjadi strategi terbaik saat ini untuk menghentikan laju penyebaran virus. Akan tetapi, Pilkada umumnya menghasilkan kerumunan pada tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, maka dikhawatirkan TPS akan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Merespon kondisi tersebut, maka terdapat dua pertimbangan utama terkait pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Pertama, pertimbangan kesehatan yakni jaminan terhadap nyawa manusia selama proses Pilkada berlangsung. Dalam hal ini, pelaksanaan Pilkada 2020 harus diikuti dengan pemenuhan fasilitas penunjang protokol kesehatan, sehingga dibutuhkan alokasi anggaran tambahan untuk menyediakan fasilitas tersebut. Akan tetapi anggaran untuk Pilkada yang seyogianya dilaksanakan pada 23 September 2020, sudah banyak direalokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 termasuk realisasi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang berada di daerah yang bersangkutan (CNBCIndonesia.com, 31/03/2020). Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah yang bersangkutan untuk menyokong penganggaran Pilkada tahun ini.

Kedua, pertimbangan politik yakni jaminan terhadap kelancaran rotasi kekuasaan di daerah. Hal ini juga berkaitan erat dengan usaha penguatan demokratisasi lokal di daerah tersebut. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pelaksanaan Pilkada merupakan manifestasi demokratisasi lokal, dimana rakyat yang berhak memilih akan menentukan pemimpin daerahnya. Dengan demikian, apabila Pilkada 2020 ditunda, dikhawatirkan terjadi regresi terhadap demokratisasi lokal di daerah tersebut. Sebagai contoh, petahana condong bersifat otoritarian, sehingga akan menganggu tatanan politik maupun administratif pada pemerintahan daerah. Di sisi lain, beberapa pengamat politik juga mengkhawatirkan adanya bayang-bayang oligarki pada penyelenggaraan Pilkada 2020 ini.

Bayang-Bayang Oligarki pada Pilkada 2020

Sebagaimana dilansir dari Okenews (08/09/2020), terdapat 734 bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang telah mendaftar untuk Pilkada 2020. Bapaslon tersebut terdiri dari 667 bapaslon yang diusung oleh partai politik dan 67 bapaslon perseorangan. Adapun, pencalonan bapaslon tersebut cenderung mengarah pada kombinasi banyak partai atau borongan, sehingga berpotensi mengkristalkan pragmatisme politik untuk tujuan politik praktis. Di sisi lain, terdapat juga fenomena pencalonan tunggal pada beberapa Pilkada di Indonesia yang membentuk demokrasi minimalis. Fenomena ini justru menganulir kesempatan pemilih untuk membandingkan pasangan calon kepala daerah secara proporsional. Bahkan, fenomena calon tunggal ini secara langsung memperkuat hegemoni oligarki partai-partai tertentu di daerah (umumnya partai-partai besar), sehingga mereduksi esensi Pilkada yang kompetitif.

 

Hambatan pencalonan tersebut sekurang-kurangnya disebabkan oleh dua variabel, yakni oligarkisme dan elektoral. Variabel oligarkisme berkaitan dengan kepentingan pragmatis, mahar politik, dan kaderisasi partai politik yang tidak berjalan efektif. Sementara itu, variabel elektoral berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait pencalonan kepala daerah baik melalui jalur partai politik/ gabungan partai politik maupun jalur independen. Secara khusus, Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik/ gabungan partai politik adalah sekurang-kurangnya 20% jumlah kursi DPRD atau 15% akumulasi suara sah pemilihan anggota DPRD. Sementara itu, Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016 menyatakan bahwa pasangan calon independen harus mengumpulkan dukungan dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut dinilai memberatkan proses pencalonan kepala daerah itu sendiri. Hal inilah yang kemudian membentuk pragmatisme politik pada koalisi partai maupun terbentuknya calon tunggal pada beberapa Pilkada di Indonesia.

 

Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap penetapan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk mengakomodasi bursa pencalonan yang pluralistik-berimbang. Di sisi lain, evaluasi internal pada partai politik berupa proses rekrutmen kader dan penguatan kader yang efektif juga bermanfaat untuk menguatkan demokratisasi internal dalam partai politik. Pada kondisi inilah, partai-partai politik dapat berbenah untuk mengedepankan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengusung calon kepala daerah.

 

Potensi Malpraktik Pilkada dan Upaya Pencegahan

Sekurang-kurangnya terdapat tiga potensi malpraktik Pilkada di kala pandemi COVID-19 ini, yakni: 1) praktik politik uang yang marak; 2) mobilisasi pemilih pada daerah yang minim pengawasan oleh pengawas dan/atau pemantau Pilkada; 3) pelanggaran terhadap integritas norma-norma Pilkada, seperti penyelewengan jadwal kampanye dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pelanggaran terhadap hak pilih dan transparansi proses hingga hasil Pilkada. Di sisi lain, Pilkada di kala pandemi ini juga dimanfaatkan oleh beberapa petahana untuk mempolitisasi bantuan sosial guna menarik simpati pemilih. Hal ini lantas membuka ruang bagi terjadinya politik uang dalam Pilkada.

 

Adapun, upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan secara ketat pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada. Pengawasan tersebut dapat melibatkan kerjasama yang kolaboratif antara penyelenggara Pilkada dan masyarakat guna mendeteksi dan menindak setiap bentuk pelanggaran Pilkada yang terjadi di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, partai politik juga harus aktif melaksanakan pendidikan politik bagi kader untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi masing-masing pasangan calon, sehingga mereka dapat menawarkan visi dan misi yang solutif bagi permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, paslon harus mengutamakan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam agenda kampanye dan dilaksanakan pada setiap produk kebijakan, jika paslon tersebut terpilih. Dengan demikian, Pilkada dapat berlangsung secara kompetitif dan berkualitas untuk menghasilkan kepala daerah yang berintegritas.

 

Referensi:

 

* Charisma Omega Nafu, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya

*Ilustrasi gambar dari https://voi.id/berita/13099/pilkada-di-tengah-pandemi-lsi-ungkap-potensi-jumlah-pemilih


Subscribe To Our Newsletter
Subscribe to catch our monthly newsletter, latest updates, and upcoming events
RELATED UPDATES